SITARO – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mulai menyalurkan bantuan dana stimulan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Api Ruang pada April 2024 lalu.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Chyntia Ingrid Kalangit dalam sebuah acara di GMIST Imanuel Keling dan GMIST Nazareth Bahoi.
Sebanyak 701 kepala keluarga menerima tahap awal bantuan yang terdiri dari 40 persen komponen bahan bangunan dan 25 persen untuk upah kerja.
“Semoga bantuan ini dapat mempercepat pembangunan kembali rumah bapak dan ibu sekalian. Bagi yang sudah memulai pembangunan, dana ini akan menjadi pengganti sebagian dari biaya yang telah dikeluarkan,” ujar Bupati Chyntia dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga sebagian warga belum menerima bantuan pada termin pertama ini.
Data pemerintah mencatat masih ada 1.249 kepala keluarga yang akan memperoleh bantuan pada tahap berikutnya.
“Penyaluran selanjutnya akan segera menyusul. Kami mohon kesabaran dari semua pihak,” tambahnya.
Bupati menegaskan bahwa bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas, ia berkomitmen menuntaskan penyaluran bantuan bagi para penyintas erupsi. Misi ini menjadi bagian dari janji pemerintahan baru usai pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan hanya soal memenuhi janji politik, tapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Chyntia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sitaro, Joickson Sagune, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan pada Senin, 14 Juli 2025, mencakup 40 persen dari total nilai bahan bangunan dan 25 persen dari total upah kerja. Dana upah diberikan dalam bentuk tunai, sedangkan untuk bahan bangunan disalurkan lewat sistem pemindahbukuan ke penyedia pihak ketiga.
“Total bantuan sebenarnya terbagi 75 persen bahan dan 25 persen upah. Untuk saat ini, yang dicairkan baru termin pertama. Kami berharap masyarakat segera memulai proses pembangunan rumah mereka,” jelas Sagune.
Ia menyebut, para penerima bantuan kali ini berasal dari beberapa wilayah seperti Kelurahan Bahoi, Balehumara, dan Kampung Barangka Pehe. Proses pengerjaan rumah diharapkan bisa melibatkan tenaga kerja lokal agar memberikan manfaat tambahan bagi warga.
Namun, Sagune juga mengakui adanya kendala administratif. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data KTP dengan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, sejumlah warga yang telah pindah domisili juga turut mempersulit proses pembukaan rekening untuk pencairan dana.
“Dari total 1.950 jiwa yang terdaftar sebagai penerima, baru sekitar 700 yang datanya lengkap dan dapat diproses. Kami menargetkan semua warga sudah memiliki rekening aktif paling lambat pekan depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pencairan bantuan akan dilakukan secara paralel sesuai kesiapan data, tanpa menunggu semua data rampung.(*)
