SITARO – Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mencanangkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, melalui apel pencanangan yang digelar di halaman Kantor Kejari Sitaro, Senin (9/2/2026).
Apel yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Sitaro, Anang Suhartono, S.H., M.H.
Pencanangan Zona Integritas ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, Kajari Sitaro menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah awal yang harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
“Seluruh pegawai harus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan,” tegas Anang Suhartono.
Pencanangan ZI WBK menuju WBBM Tahun 2026 ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah, yang mencakup enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, Kejari Sitaro berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pengawasan, serta memberikan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Kegiatan apel pencanangan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab moral dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.
Kajari Sitaro Anang Suhartono menambahkan, pihaknya optimistis pencanangan ini akan menjadi pengingat dan motivasi bagi seluruh jajaran untuk konsisten mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(*)
